Analisis Wacana Kritis Terhadap Pemberitaan “KPK tidak merekrut koruptor sebagai penyuluh antikorupsi” di website KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)

Website KPK merupakan website yang memberikan informasi seputar KPK. Website KPK termasuk kategori website dengan lingkup yang besar, karena termasuk web nasional. Ketika Website KPK mengeluarkan sebuah berita bahwa pihak KPK akan merekrut koruptor sebagai penyuluh antikorupsi, maka banyak sudut pandang dari masyarakat yang menilai hal tersebut tidak lazim. Masyarakat menganggap bahwa seorang koruptor tidak bisa dijadikan sebagai penyuluh antikorupsi. Dengan adanya sudut pandang negatif dari masyarakat tersebut, pihak KPK melakukan klarifikasi bahwa dalam perekrutan penyuluh antikorupsi harus memenuhi syarat yang berlaku sesuai dengan peraturan. Jenis penelitian yang digunakan penelitian kualitatif dengan teknis CDA (critical discourse analysis) atau analisis wacana kritis menggunakan pisau analisis model Teun A Van Dijk. Penelitian ini termasuk kategori penelitian kualitatif deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini yaitu Website KPK dengan data berita kontroversi KPK mengenai perekrutan koruptor sebagai penyuluh antikorupsi. Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan observasi teks serta dokumentasi. Serta catatan sebagai instrumen dalam penelitian ini. Teknik analisis data menggunakan model Teun A Van Dijk dengan menganalisis tiga hal yaitu struktur teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Berdasarkan hasil analisis tersebut, struktur teks dibagi menjadi tiga, yaitu struktur makro (elemen tematik), superstruktur (elemen skematik), dan struktur mikro (elemen semantik, sintaksis, stilistik, retoris). Dengan kognisi sosial pihak KPK mengadakan pers guna melakukan klarifikasi terhadap berita yang mengakibatkan masyarakat menjadi memiliki pandangan negatif terhadap pihak KPK. Konteks sosial dalam penelitian ini terdapat pada pengaruh masyarakat sebelum dan sesudah adanya berita tersebut. Tidak sedikit masyarakat yang masih memiliki pandangan negatif pada pihak KPK walaupun KPK telah melakukan klarifikasi